KOLOM DESA — Korupsi merupakan momok yang terus menghantui sistem pemerintahan di berbagai tingkatan, tak terkecuali di pemerintahan desa. Pemerintah desa, yang memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan di desa, sering kali terjerat praktik korupsi. Padahal, desa merupakan fondasi bagi pembangunan nasional. Setiap bentuk korupsi di tingkat desa berpotensi menghambat perkembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat desa untuk hidup lebih sejahtera. Korupsi di desa bukan hanya merusak tata kelola, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Salah satu bentuk korupsi yang kerap terjadi di desa adalah penyelewengan dana desa. Dana desa merupakan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di desa. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa dana tersebut justru menjadi sasaran empuk bagi kepala desa atau perangkat desa untuk memperkaya diri. Alih-alih digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan, atau meningkatkan layanan publik, dana desa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang mewah atau membangun rumah pribadi.
Korupsi di pemerintahan desa sering kali melibatkan berbagai pihak, tidak hanya kepala desa. Banyak perangkat desa yang juga terlibat dalam memuluskan praktik-praktik koruptif ini. Mereka bekerja sama untuk menyembunyikan aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahkan, beberapa perangkat desa menggunakan posisinya untuk mendapatkan proyek-proyek pembangunan yang seharusnya ditenderkan secara terbuka. Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan ini sering kali dipenuhi praktik kolusi dan nepotisme, di mana proyek-proyek diberikan kepada keluarga atau kerabat dekat kepala desa tanpa prosedur yang benar.
Ketika dana desa dikorupsi, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Infrastruktur yang seharusnya dibangun dengan menggunakan dana desa, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, tidak pernah terealisasi. Masyarakat desa terpaksa hidup dengan kondisi yang tertinggal, tanpa akses jalan yang layak, minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun air bersih. Hal ini tentu berdampak buruk pada produktivitas masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di sektor pertanian atau perdagangan lokal. Korupsi memperburuk kemiskinan di desa karena sumber daya yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama.
Lebih dari sekadar menghambat pembangunan fisik, korupsi di desa juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal. Ketika masyarakat melihat pejabat desa yang hidup mewah sementara kondisi desa mereka tetap kumuh dan terbelakang, rasa kepercayaan kepada pemerintah desa perlahan hilang. Masyarakat pun cenderung bersikap apatis terhadap program-program yang diluncurkan pemerintah desa. Mereka merasa tidak ada manfaat nyata yang bisa mereka peroleh dari keterlibatan dalam kegiatan desa, karena semua keputusan dianggap sudah diatur oleh para elite desa untuk kepentingan mereka sendiri.
Dalam jangka panjang, korupsi di desa juga menggerogoti semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan. Ketika pembangunan desa tidak berjalan sesuai harapan, masyarakat enggan bergotong royong untuk memajukan desa. Padahal, semangat gotong royong ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Apatisme ini semakin mengakar ketika pemerintah desa gagal memberikan contoh kepemimpinan yang baik dan bersih. Masyarakat cenderung merasa tidak memiliki desa mereka, karena desa tersebut seakan-akan hanya menjadi “lahan kekuasaan” bagi segelintir orang.
Korupsi di desa juga memperlemah sistem pemerintahan yang demokratis. Desa seharusnya menjadi contoh pemerintahan yang partisipatif, di mana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Namun, ketika korupsi terjadi, keputusan-keputusan penting justru dibuat secara sepihak oleh pejabat desa yang berkuasa. Partisipasi masyarakat menjadi semu, karena masukan mereka sering kali diabaikan atau hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Dalam banyak kasus, musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum partisipatif justru dijadikan ajang untuk melegitimasi keputusan koruptif yang sudah disusun sebelumnya.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang konkret dan menyeluruh. Pertama, transparansi dalam pengelolaan dana desa harus ditingkatkan. Pemerintah desa wajib melaporkan penggunaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat, misalnya melalui papan informasi atau media daring yang dapat diakses publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau langsung aliran anggaran desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya. Keterbukaan informasi ini juga akan mempersempit ruang gerak bagi para koruptor yang ingin menyembunyikan penyelewengan anggaran.
Selain transparansi, pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga harus diperkuat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi kinerja kepala desa harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan ini. BPD harus memiliki akses penuh terhadap laporan keuangan dan keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh pemerintah desa. Pengawasan eksternal, seperti audit berkala dari pemerintah daerah dan lembaga independen, juga harus dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
Partisipasi aktif masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam rangka mencegah korupsi di pemerintahan desa. Masyarakat desa harus diberdayakan untuk lebih kritis terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran desa. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam mengawasi pemerintahan desa perlu dilakukan secara terus-menerus, misalnya melalui pertemuan desa, pelatihan antikorupsi, atau penyebaran informasi melalui media sosial. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif terlibat dalam setiap prosesnya.
Selain itu, perlu adanya sistem pelaporan yang efektif dan aman bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan korupsi di desa. Pelaporan anonim dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong warga berani melapor tanpa rasa takut akan intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu. Sistem ini harus dijamin kerahasiaannya, serta diikuti oleh tindakan nyata dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Keberadaan mekanisme pelaporan yang efektif ini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa.
Untuk mendukung penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat, teknologi juga bisa dimanfaatkan. Penggunaan aplikasi pengawasan anggaran berbasis teknologi, misalnya, dapat membantu masyarakat memantau secara real-time penggunaan dana desa. Aplikasi ini bisa memberikan akses kepada warga untuk melihat anggaran yang sudah dikeluarkan, jenis proyek yang sedang dikerjakan, serta perkembangan pelaksanaannya. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
Namun, upaya pemberantasan korupsi di desa tidak bisa sepenuhnya berhasil tanpa adanya penegakan hukum yang tegas. Pejabat desa yang terbukti melakukan korupsi harus dihukum dengan sanksi yang setimpal, baik berupa hukuman pidana maupun sanksi administratif. Hukuman yang tegas tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para koruptor, tetapi juga sebagai sinyal kuat bahwa negara tidak akan menoleransi praktik korupsi sekecil apa pun di tingkat desa. Selain itu, penyelesaian hukum juga harus berjalan cepat dan transparan, agar masyarakat bisa melihat bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Pemberantasan korupsi di desa juga memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat desa. Aparat desa yang memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi akan lebih mampu mengelola anggaran dengan baik dan menjauhkan diri dari godaan korupsi. Pelatihan manajemen anggaran, pengelolaan proyek, serta etika pemerintahan bisa diberikan secara berkala untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas para pejabat desa. Selain itu, integritas moral dan komitmen terhadap pelayanan publik juga harus menjadi dasar dalam setiap proses rekrutmen aparatur desa.
Korupsi di desa bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah sistemik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk memberantasnya. Reformasi birokrasi di tingkat desa harus dilakukan secara bertahap, mulai dari perbaikan sistem pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas aparat desa, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat harus memberikan dukungan penuh dalam bentuk regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.
Keberhasilan pemberantasan korupsi di desa tidak hanya akan membawa dampak positif bagi masyarakat desa, tetapi juga bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Desa yang bersih dari korupsi akan menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih adil dan merata. Potensi desa, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya, bisa dimaksimalkan untuk kemajuan bangsa. Pada akhirnya, desa yang bersih dari korupsi akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi.
Dengan demikian, upaya memberantas korupsi di pemerintahan desa harus menjadi prioritas bersama.
