Oleh: Abdul Wahab
(Anak Desa Penyangga Hutan Baluran yang kini belum pulang berlayar di pulau seberang)
Related Insights
Taman Nasional Baluran, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, menyuguhkan lanskap eksotis savana, hutan, dan keanekaragaman hayati yang menjadikannya dijuluki “Afrika van Java”. Namun, di balik keindahan alam itu, terdapat desa-desa penyangga yang hidup berdampingan langsung dengan kawasan konservasi ini. Mereka bukan sekadar penonton wisata alam, melainkan pewaris ekologi dan budaya yang harus diberdayakan dalam dinamika pengelolaan pariwisata.
Selama beberapa dekade, pariwisata di kawasan TN Baluran berkembang dengan pesat, terutama sejak kemudahan akses jalan dan promosi digital membuka mata banyak wisatawan terhadap keelokan savana Bekol dan Pantai Bama. Sayangnya, pertumbuhan kunjungan belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal. Banyak dari mereka masih terpinggirkan dari rantai ekonomi wisata, bahkan hanya menjadi buruh atau penonton hilir mudiknya para wisatawan.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: untuk siapa pariwisata dikembangkan? Apakah masyarakat lokal hanya akan menjadi pelengkap eksotisme semata, atau justru pemilik sah atas model pariwisata yang manusiawi dan berkeadilan?
Potensi Lokal yang Terlupakan
Desa-desa seperti Wonorejo, Sumberwaru, dan Sumberanyar menyimpan potensi budaya dan sosial yang kaya. Tradisi bertani, beternak, kerajinan lokal, melaut, pengetahuan tentang ekosistem hutan maupun laut hingga cerita rakyat tentang satwa liar merupakan narasi yang menarik jika dikemas sebagai bagian dari pengalaman wisata. Lebih jauh, asimilasi maupun akulturasi penduduk imigran Madura dan Jawa serta sebagian kecil suku-suku lainnya menambah warna khas identitas lokal yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata budaya. Belum lagi religiusitas ala santri dan abangan serta keragaman agama yang damai memperindah eksotisme Baluran.
Related Insights
Namun, realitas di lapangan menunjukkan keterbatasan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam mengelola potensi tersebut. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis), meskipun telah dibentuk di sebagian desa, masih minim pelatihan, dukungan teknis, serta akses promosi dan permodalan. Desa- desa penyangga juga belum memiliki rencana induk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan zonasi Taman Nasional.
Ketika model manajemen wisata masih didominasi oleh pihak luar—baik dari sektor swasta maupun birokrasi konservasi—maka masyarakat lokal tetap berada di pinggir. Selama ini mereka hanya menjadi objek penyuluhan konservasi, namun tidak menjadi pengelola utama atas pariwisata itu sendiri. Padahal, keberlanjutan kawasan hanya akan terjamin jika warga sekitar merasa memiliki dan mendapat manfaat nyata.
Community-Based Tourism sebagai Alternatif Emansipatoris
Dalam banyak studi dan praktik global, pendekatan community-based tourism (CBT) telah terbukti menjadi pendekatan yang tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. CBT menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan wisata. Prinsip-prinsipnya meliputi partisipasi aktif, kontrol lokal, distribusi manfaat yang adil, dan pengakuan terhadap nilai-nilai sosial budaya setempat.
Untuk konteks desa penyangga TN Baluran, CBT dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pembangunan kelembagaan lokal yang kuat—mulai dari Pokdarwis hingga koperasi wisata. Kelembagaan ini menjadi tulang punggung manajemen kegiatan wisata dan harus bersifat inklusif, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan.
Kedua, pelatihan berkelanjutan tentang tata kelola wisata, pelayanan tamu, pengemasan produk budaya, serta penggunaan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran. Masyarakat harus dibekali keterampilan tidak hanya untuk menyambut wisatawan, tetapi juga untuk mengelola potensi ekonomi secara berdaulat.
Ketiga, penguatan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, pengelola TN Baluran, dan pelaku usaha swasta. Kemitraan ini harus adil dan berpihak pada masyarakat sebagai pemilik ruang hidup. Sistem bagi hasil, perizinan, dan penggunaan kawasan harus melalui dialog yang setara dan transparan.
Keempat, integrasi kegiatan wisata dengan pendidikan konservasi dan pelestarian budaya lokal. Wisata bukan hanya tentang atraksi, tetapi tentang pembelajaran dan transformasi. Setiap kunjungan ke desa penyangga harus memberi dampak ganda: kesadaran ekologis bagi wisatawan dan penguatan identitas bagi warga.
Wisata dan Identitas Wilayah
Dalam dinamika narasi pariwisata, muncul pula upaya untuk menegaskan identitas wilayah secara simbolik. Pemerintahan Rio-Ulfi, misalnya, berencana menjadikan “Baluran” sebagai nama kecamatan tersendiri. Tujuannya bukan untuk memonopoli klaim atas lanskap wisata, melainkan agar nama Situbondo tetap terdengar sebagai pemangku sah kawasan konservasi yang selama ini lebih populer dalam promosi wisata tetangga sebelah, Banyuwangi.
Bupati Rio sendiri tidak mempermasalahkan pelaku wisata Banyuwangi yang menjadikan Baluran sebagai bagian dari paket wisata mereka. Namun, ia menekankan pentingnya keadilan naratif: bahwa Situbondo juga harus hadir dalam setiap konten promosi wisata Baluran. Lebih jauh, Bupati Rio menantang pelaku wisata lokal untuk tidak sekadar protes, tetapi mengelola peluang ini secara kreatif dan kolektif. Sebab narasi wisata bukan semata rebutan visual, tapi juga pengelolaan sosial-ekonomi dan politik identitas wilayah.
Tantangan dan Jalan Terjal Pemberdayaan
Menggeser pola manajemen pariwisata dari sentralistik ke partisipatif bukan perkara mudah. Ada tantangan struktural berupa ketimpangan kuasa antara pengelola Taman Nasional dan masyarakat lokal. Seringkali, kebijakan konservasi yang ketat justru menghambat partisipasi warga dalam mengakses ruang ekonomi di sekitar kawasan.
Selain itu, ada tantangan internal berupa rendahnya literasi kelembagaan dan kesadaran kolektif di tingkat desa. Banyak warga belum menyadari potensi pariwisata sebagai peluang ekonomi yang dapat digarap secara bersama, bukan individual. Ego sektoral dan politik lokal juga sering menghambat terbentuknya kolaborasi yang solid.
Namun, sejarah membuktikan bahwa perubahan hanya lahir dari keberanian untuk memulai. Sebut saja Desa Wonorejo, yang dengan statusnya sebagai Desa Wisata telah memicu lahirnya inisiatif-inisiatif positif: homestay lokal, wisata edukasi pertanian, hingga pertunjukan seni rakyat yang digerakkan oleh anak-anak muda desa. Mereka menjadi lokomotif perubahan di tengah segala keterbatasan. Di sinilah letak harapan: potensi rakyat desa penyangga Baluran tak akan pernah benar-benar padam selama ada sekelompok kecil orang yang berani menyalakan nyala lilin, sekecil apa pun itu.
Menuju Keadilan Ekologis dan Kesejahteraan Sosial
Pariwisata berbasis manajemen masyarakat lokal bukan semata strategi ekonomi, tetapi sebuah gerakan sosial menuju keadilan ekologis dan kedaulatan ruang hidup. Masyarakat desa penyangga TN Baluran bukan hanya penjaga alam, tetapi juga pemilik sah dari narasi wisata yang bermartabat.
Pemerintah daerah, pengelola Taman Nasional, serta mitra pembangunan harus menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prinsip utama, bukan sekadar program pelengkap. Keadilan ekologis hanya mungkin terwujud bila warga lokal menjadi subjek, bukan objek, dalam pembangunan.
Esensi dari pariwisata bukan hanya pada jumlah kunjungan atau pendapatan daerah, tetapi pada relasi yang adil antara manusia dan alam, antara wisatawan dan tuan rumah, antara kapital dan kearifan. Di sinilah letak kekuatan manajemen berbasis masyarakat: ia menyatukan semangat konservasi dengan cita keadilan sosial.
Desa penyangga TN Baluran memiliki semua syarat untuk menjadi pelopor praktik pariwisata yang adil dan lestari. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberpihakan, kesabaran, dan kemauan kolektif untuk menanam benih masa depan: sebuah pariwisata yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memanusiakan manusia.
