Madiun, Kolom Cipta Desa — Pemerintah Kabupaten Madiun menilai keberadaan Tim Pendamping Profesional (TPP) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan serta memastikan program pemerintah berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan dalam sarasehan dan pengarahan yang digelar baru-baru ini di Desa Balerejo, Sabtu (27/2/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, Supriadi, menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki 198 desa dengan keragaman karakteristik yang cukup tinggi. Mulai dari hamparan persawahan di Balerejo, kawasan pegunungan di Cerme, Kare, Gemarang, hingga wilayah selatan seperti Kebonsari dan wilayah utara di Mejayan.
“Kami berharap para pendamping dapat memahami dan menyesuaikan pendekatan dengan kondisi masing-masing wilayah. Meskipun penempatan sebagian besar terpusat di sejumlah desa tertentu, berinteraksi dengan desa di wilayah lain akan memperkaya wawasan dan cara pandang,” ujar Supriadi dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya dalam membangun komunikasi dengan pemerintah desa. Menurutnya, perbedaan nilai dan kebiasaan di setiap wilayah menjadi hal yang perlu diperhatikan agar proses pendampingan berjalan efektif.
Supriadi juga mengapresiasi kinerja TPP yang meskipun jumlahnya terbatas, telah membantu pemerintah daerah mengawal seluruh program kerja. “Tanpa dukungan pendampingan ini, mustahil kami bisa menjalankan semua tugas secara maksimal. Semua kegiatan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, ini menjadi capaian yang baik,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Desa Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kelembagaan, M. Afif Zamroni atau yang akrab disapa Gus Afif, menyampaikan bahwa tantangan utama pembangunan desa saat ini terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Baik di tingkat desa maupun nasional, peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan mendesak. Jika SDM unggul, kemajuan akan tumbuh dengan sendirinya,” tegasnya.
Dalam sarasehan bertema “Menenun, Merajut, Merawat”, Gus Afif mengingatkan agar peran TPP tidak hanya terbatas pada pengawasan Dana Desa. Lebih dari itu, tim pendamping dituntut mampu menerjemahkan, menyosialisasikan, dan menyelaraskan program unggulan pemerintah pusat hingga ke tingkat paling bawah.
“Jadilah jembatan informasi dan sinergi, bukan sekadar penjaga anggaran. Kita harus terus mengikuti perkembangan kebijakan agar bisa memberikan arahan yang tepat,” ujarnya.
Hingga saat ini, dari 198 desa di Madiun, tercatat sudah ada 145 desa yang berstatus Desa Mandiri. Hal ini menjadi modal sekaligus tantangan untuk mendorong 53 desa lainnya mencapai tahap yang sama. Ke depannya, Kementerian Desa mendorong pengembangan konsep Desa Industri yang tidak berbasis industri berat, melainkan pada potensi budaya, pariwisata, dan pendidikan lokal.
Gus Afif juga mengingatkan bahwa Madiun tidak hanya dikenal sebagai kawasan operasional PT KAI, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, alam, dan lembaga pendidikan berbasis pesantren yang sangat potensial. Ia berharap keunikan ini dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif setiap desa.
“Gali identitas masing-masing desa, perkuat keunggulannya, sehingga menjadi kekuatan yang tidak tergantikan. Mari kita rajut semangat bersama untuk mewujudkan desa yang mandiri, berkarakter, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Alhamdulillah masih ada yang menghargai pekerjaan kami