Peleyan, Kolom Cipta Desa — Pemerintah Desa Peleyan, Kecamatan Kapongan, mulai mematangkan strategi pembangunan menyongsong tahun anggaran 2027. Melalui forum Rumah Desa Sehat (RDS) yang digelar pada Senin (29/6/2026), penanganan stunting dan penguatan layanan dasar posyandu disepakati menjadi agenda prioritas yang tidak boleh dikorbankan, meskipun pemerintah daerah tengah gencar melakukan efisiensi anggaran.
Forum yang berlangsung dinamis sejak pagi hari tersebut dihadiri oleh seluruh elemen stakeholder (pemangku kepentingan, red) dan penggerak desa. Selain Kepala Desa Peleyan dan jajaran perangkatnya, agenda ini juga dikawal langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Penggerak PKK, kader posyandu, bidan desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Kapongan, serta mahasiswa KKN dari UNM Malang yang ikut melakukan pemetaan kesehatan warga.
Kepala Desa Peleyan, Yasin, dalam sambutannya menegaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan investasi jangka panjang desa yang harus dikawal secara gotong royong. Memasuki tahapan perencanaan menuju tahun 2027, Yasin menjamin pos anggaran kesehatan di desanya akan tetap kokoh meskipun diterpa efisiensi fiskal di tingkat desa.
“Meskipun Dana Desa turun jauh dari tahun sebelumnya, DD Tahun 2026 sekitar 300 jutaan, hal itu tidak akan berpengaruh pada pos anggaran konvergensi stunting di desa,” jelas Yasin, yang langsung disambut aplaus meriah dari para peserta forum.
Terlebih, sambung Yasin, Pemdes Peleyan berencana menyinkronkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di posyandu dengan kebijakan makro nasional, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artinya, anggaran PMT posyandu yang semula sudah diplot akan dialihkan ke kegiatan konvergensi stunting lainnya karena kebutuhan makanan tambahan tersebut sudah terakomodasi oleh program MBG dari pemerintah pusat.
Yasin berkomitmen penuh bahwa efisiensi anggaran di tahun 2027 tidak akan pernah memotong hak anggaran kesehatan, terutama dalam hal penanganan stunting. Menurutnya, urusan kesehatan ke depan bukan lagi sekadar keinginan atau ego kepala desa, melainkan komitmen bersama seluruh warga untuk terus menjaga kesehatan.
“Saya berjanji tidak akan mengurangi anggaran untuk penanganan stunting di desa. Jadi, anggaran PMT posyandu yang dihentikan itu akan dialihkan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan lain yang mendukung percepatan konvergensi stunting di Desa Peleyan,” tegas Yasin.
Sementara itu, pemaparan materi teknis dipandu langsung oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Kapongan, Fathor Rahman. Dalam kesempatan tersebut, Fathor membedah peta jalan implementasi teknis standardisasi layanan melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Ia menekankan bahwa dalam format baru ini, pelayanan di tingkat basis diwajibkan menerapkan sistem lima langkah terpadu yang meliputi pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pencatatan, pemeriksaan, hingga pemberian penyuluhan.
Fathor juga mengingatkan pentingnya peran posyandu sebagai lembaga terdepan desa dalam memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib dilaksanakan. Menurutnya, posyandu saat ini bukan lagi sekadar tempat seremonial untuk menimbang bayi, melainkan instrumen pelayanan vital yang bersentuhan langsung dengan berbagai urusan dasar masyarakat.
“Sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2024, posyandu kini menerapkan enam SPM. Artinya, urusannya bukan hanya penimbangan bayi, melainkan juga mencakup layanan kesehatan, pendidikan, trantibum linmas, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga bidang sosial,” ungkap Kang Onk, sapaan akrab PLD tersebut.
Kendati komitmen kebijakan dari pemerintah desa sudah bulat, dinamika di lapangan rupanya menyisakan tantangan sosiologis yang cukup berat. Dalam sesi diskusi, para kader posyandu blak-blakan mengeluhkan potensi penurunan kehadiran warga jika PMT posyandu dihentikan secara total ke depannya. Tanpa adanya stimulan tersebut, dikhawatirkan antusiasme warga akan menurun drastis sehingga dibutuhkan strategi taktis baru untuk memicu partisipasi dan kesadaran kolektif dari masyarakat.
Merespons dilema tersebut, forum RDS Peleyan langsung merekomendasikan enam usulan kegiatan konkret untuk dikawal masuk ke dalam dokumen perencanaan desa tahun anggaran 2027. Usulan tersebut meliputi pengadaan susu sebagai operasional posyandu untuk menggantikan PMT yang dihapus, serta pembentukan Taman Pemulihan Gizi bagi balita yang terindikasi mengalami masalah tumbuh kembang.
Selain intervensi gizi, forum juga merekomendasikan peremajaan alat ukur berupa delapan unit baterai timbangan digital, fasilitasi kebutuhan administrasi dan penggandaan berkas, penyediaan lemari penyimpanan arsip posyandu, hingga pengadaan seragam batik baru bagi kader sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kerja mereka di lapangan.
