Asembagus, Situbondo – Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Tujuan BUMDesa adalah untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja pengurus BUMDesa di wilayah Kecamatan Asembagus, Pemerintah Kecamatan Asembagus menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa. Pelatihan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Asembagus pada hari Rabu (11/12) dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Situbondo, Suriyatno, serta Plt Camat Asembagus, Rahmat Fauzi. Juga hadir Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Asembagus, Titik Hayati; Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Asembagus, Heri Supardi; staf Kecamatan Asembagus; Tim Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa dan PDT; dan pengurus BUMDesa dari sepuluh desa di wilayah Kecamatan Asembagus.
Pemateri dalam acara ini adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Hari Susanto, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Situbondo, Edy Agus Priadi.
Dalam sambutannya, Plt Camat Asembagus, Rahmat Fauzi, menyatakan bahwa “Acara ini terselenggara atas aspirasi dari bapak dan ibu yang ada di desa, dan merupakan rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di semua desa terhadap BUMDesa yang ada di Kecamatan Asembagus. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para Kepala Desa yang juga berperan sebagai penasihat BUMDesa, yang selama ini telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa.”
Kadis PMD Situbondo, Suriyatno, dalam arahannya menyampaikan beberapa hal. Pertama, ia sangat mengapresiasi upaya Kecamatan Asembagus dalam memberdayakan pengurus BUMDesa, karena ini adalah pertama kalinya Kecamatan di Situbondo yang dapat menyelenggarakan pelatihan pengurus BUMDesa secara serentak. Kedua, ia mengucapkan terima kasih kepada para Kepala Desa di Kecamatan Asembagus yang telah banyak membantu pengurus BUMDesa, terutama dalam penyediaan modal, sarana, prasarana, serta dukungan fasilitas lainnya. “BUMDesa yang ada tidak hanya sekadar dibentuk, tetapi juga harus diperhatikan dan diberdayakan,” tegasnya.
Ketiga, Suriyatno menegaskan bahwa tujuan pendirian BUMDesa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, serta membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran di desa. Ia juga menyoroti pentingnya kontribusi dari BUMDesa terhadap PADes, karena saat ini beberapa BUMDesa di Situbondo masih memberikan kontribusi yang kecil.
Suriyatno juga menekankan bahwa Tanah Kas Desa (TKD) tidak boleh diserahkan secara langsung kepada BUMDesa; pengelolaan TKD harus dilakukan dengan pola kerja sama sesuai dengan Perbup Pengelolaan Aset Desa. Menjelang akhir, ia menginformasikan bahwa pada awal tahun 2025, pemerintah pusat akan melaksanakan program pemberian makanan bergizi gratis. Ia meminta kepada peserta apakah pengurus BUMDesa siap menjadi pemasok program tersebut, dan semua peserta menjawab dengan kompak “siap.” Dengan demikian, Suriyatno secara resmi membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa di Kecamatan Asembagus.
Pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan yang tak terpisahkan dari kegiatan sebelumnya, hasil rekomendasi dari kesepakatan antara Tim Monitoring dan Evaluasi BUMDesa dengan pengurus BUMDesa di sepuluh desa di Kecamatan Asembagus. Sebelumnya, beberapa BUMDesa sudah melakukan proses revitalisasi untuk menanggapi sejumlah pengurus yang tidak aktif, sehingga diharapkan revitalisasi ini dapat mengembalikan kekuatan dan kelangsungan usaha BUMDesa. Tim Monitoring Kecamatan juga memberikan bantuan berupa pendampingan pada aspek administratif yang perlu dipenuhi oleh BUMDesa, mulai dari berita acara, peraturan desa pendirian BUMDesa, anggaran dasar dan rumah tangga, penyusunan SK kepengurusan BUMDesa, hingga proses pendaftaran badan hukum, pembuatan NPWP BUMDesa, dan penerbitan NIB.
